Chatgpt : dari tahun 90an ada berapa kali sih gonta-ganti aturan kepegawaian dosen PNS?

pada tanggal

Selama 15 tahun menjadi dosen ASN, rasa-rasanya dosen itu lebih sering mendapatkan perubahan aturan kepegawaian, yang berdampak pada karir. Saya kemudian iseng-iseng untuk berdiskusi dengan chatgpt. Tentunya beliau bukan ahli, jadi belum tentu benar. Dimulai dengan bahasa yang sok asik dan intimidating 

"Chatgpt, lo tau BKN ga?


Diskusi berlanjut. Saya penasaran dengan bagaimana kondisi di kementerian lain, apakah mereka mendapatkan banyak perubahan juga seperti yang saya rasakan. Saat itu saya terpikirkan untuk mengkomparasi dengan tenaga kesehatan dan keuangan. Di benak saya, nakes itu sama-sama berfungsi fungsional, serta keuangan adalah pemegang otoritas finansial negara. Singkatnya, saya memohon beliau untuk membuat diagram skematik kronologi ketiga tenaga kerja negara tersebut. Dan hasilnya:



Legend isi perubahan (singkat)

🟦 Dosen (D1–D5)

D1 (1990–1999) – PNS umum / JF embrio

  • Sebelumnya: Dosen diperlakukan seperti PNS lain: kenaikan pangkat dominan dari masa kerja + DP3, belum jelas porsi Tri Dharma.

  • Di periode ini: Mulai ada konsep jabatan fungsional & angka kredit, tapi belum spesifik/seragam untuk dosen; kultur “kum” belum mengikat.

D2 (1999–2013) – Kepmen 38/1999 (JF Dosen & AK)

  • Dari D1 → D2:

    • Tri Dharma dipecah formal: pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang.

    • Muncul angka kredit rinci per kegiatan (SKS, artikel, seminar, dsb.).

    • Naik jabatan/pangkat mulai wajib lewat PAK; masa kerja saja tidak cukup.

D3 (2013–2014) – PermenPANRB 17 & 46/2013

  • Dari D2 → D3:

    • Struktur butir kegiatan disusun ulang, beberapa poin lama dihapus/digabung.

    • Bobot penelitian & publikasi dinaikkan untuk Lektor Kepala/Guru Besar.

    • Peran KemenPANRB & BKN menguat sebagai penentu norma PAK dosen.

D4 (2014–2023) – Juknis & PO-PAK “lama”

  • Dari D3 → D4:

    • Terbit juknis/PO-PAK detail: format PAK, jenis jurnal yang diakui, SINTA/Scopus, HKI, buku, dsb.

    • Akreditasi & publikasi internasional makin jadi syarat eksplisit.

    • PAK masih dinilai oleh tim penilai pusat/daerah, proses relatif panjang & birokratis.

D5 (2023–2025) – PermenPANRB 1/2023 + PO-PAK 2024

  • Dari D4 → D5:

    • Paradigma bergeser ke JF berbasis kinerja: angka kredit menempel ke penilaian kinerja tahunan.

    • Peran tim penilai dipersempit; atasan langsung punya porsi besar menilai bukti kerja.

    • PO-PAK 2024 merapikan butir → lebih ringkas, banyak aktivitas administratif dipangkas atau dialihkan ke kinerja, bukan kum.

🟩 Tenaga Kesehatan (N1–N4, fokus perawat)

N1 (1990–2014) – JF nakes tersebar

  • Sebelumnya: Aturan per profesi (perawat, bidan, dsb.) tidak seragam, banyak pakai SK lama.

  • Di periode ini: Sudah ada konsep JF & angka kredit, tapi butir tidak standar antar instansi; implementasi sangat tergantung rumah sakit/dinas.

N2 (2014–2019) – PermenPANRB 25/2014 (Perawat gen-1)

  • Dari N1 → N2:

    • JF Perawat mendapat payung nasional jelas: jenjang (klinik, terampil, ahli), angka kredit per tindakan.

    • Kegiatan pelayanan, manajerial, dan pengembangan profesi dibedakan lebih eksplisit.

    • Penilaian angka kredit mulai menggunakan format baku di seluruh Indonesia.

N3 (2019–2023) – PermenPANRB 35/2019 (Perawat gen-2)

  • Dari N2 → N3:

    • Butir kegiatan disederhanakan; beberapa aktivitas digabung agar lebih fokus pada mutu pelayanan.

    • Penjenjangan lebih selaras dengan kompetensi klinis dan jenjang pendidikan.

    • Ruang lingkup tugas per level diperjelas → memudahkan mapping ke kebutuhan RS/puskesmas.

N4 (2023–2025) – PermenPANRB 1/2023 (kerangka JF baru)

  • Dari N3 → N4:

    • Angka kredit tidak lagi menjadi “ritual terpisah”; dikaitkan dengan kinerja ASN (SKP, outcome pelayanan).

    • Kewenangan penilaian geser ke atasan langsung & pejabat fungsional senior, bukan hanya TPAK.

    • Memungkinkan mobilitas karier lebih luwes antar unit, karena struktur JF diseragamkan lintas K/L.

🟧 Keuangan Negara (K1–K3)

K1 (1990–2010) – Struktural / JF terbatas

  • Sebelumnya: Pengelolaan keuangan negara didominasi jabatan struktural (kasubbag, kabag, dsb.).

  • Di periode ini: JF khusus (pemeriksa pajak, penilai, dll.) sudah ada tapi jumlah sedikit, belum menjadi tulang punggung organisasi.

K2 (2010–2023) – Ekspansi JF keuangan

  • Dari K1 → K2:

    • Muncul dan berkembang JF spesifik: pemeriksa pajak, penyuluh pajak, analis anggaran, analis/pranata keuangan APBN, penilai, pelelang, dsb.

    • Banyak regulasi PermenPANRB per-JF, sehingga rumpun keuangan negara menjadi sangat beragam tapi terfragmentasi.

    • Organisasi Kemenkeu pelan-pelan bergeser dari struktural ke fungsional sebagai penggerak teknis layanan keuangan negara.

K3 (2023–2025) – PermenPANRB 1 & 11/2023 + PMK 132/2023

  • Dari K2 → K3:

    • PermenPANRB 1/2023 mengubah kerangka semua JF → kinerja sebagai basis utama.

    • PermenPANRB 11/2023 meng-cluster JF bidang keuangan negara (Analis, Pengawas, Penilai, Pelelang, dsb.) dalam satu rumpun yang jelas.

    • PMK 132/2023 di Kemenkeu menurunkannya ke level teknis: standar kompetensi, pola karier, dan mekanisme penilaian kinerja & angka kredit yang lebih terintegrasi.


Demikian kira-kira hasil konsultasi saya pada chatgpt.


Komentar

Posting Komentar